Liquidity Provider akan Diwajibkan Mendapatkan Persetujuan dari Penyelenggara Pasar

​​​​​​Praktek perdagangan efek di Indonesia saat ini menunjukkan beberapa variabel yang mengindikasikan sedikitnya jumlah saham yang secara konsisten berada dalam daftar indeks pasar saham Indonesia dengan tingkat likuiditas tinggi. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sedang menyusun Rancangan Peraturan tentang Liquidity Provider (“RPOJK”), yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas efek yang diperdagangkan melalui bursa efek.[1] RPOJK saat ini sedang menjalani proses pembahasan di OJK dan dapat mengalami perubahan lebih lanjut. Dalam hal ini, tanggapan dari masyarakat dapat disampaikan sampai paling lambat tanggal 27 Mei 2024 kepada Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal atau Syifa Yona Marta ([email protected]).[2]