Senin, April 22, 2024 | Issue Number : 4854

OJK akan Sesuaikan Lingkup Laporan Wajib BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan (“Rancangan Peaturan”) tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat (“BPR”) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (“BPRS”) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (“Sistem Pelaporan”). Apabila Rancangan Peraturan ini pada akhirnya berlaku, maka akan mencabut dan menggantikan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2019, yang mempunyai judul yang sama dengan Rancangan Peraturan (“POJK 13/2019”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

Semua Fitur Paket Professional
Layanan Penerjemahan Peraturan
Precedent Hukumonline
Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

Semua Fitur Paket Standard
Terjemahan Peraturan
Peraturan Konsolidasi
Premium Stories
Monthly Law Review (MLR)
Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

Indonesian Legal Brief (ILB)
Daily Updates
Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan