| Issue Number : 4849

Mekanisme Baru untuk Perolehan Persetujuan Prinsip Pemecahan dan Penggabungan Saham Diperkenalkan

Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan No. 15/POJK.04/2022 Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2022”)[1] yang sama seperti judulnya, menguraikan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan terbuka untuk melakukan pemecahan saham dan penggabungan saham dalam kaitannya dengan saham perusahaan terbuka dalam klasifikasi saham yang sama.[2] Dalam hal ini, POJK 15/2022 mengamanatkan bahwa perusahaan terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip pemecahan saham dan penggabungan saham (bersama-sama disebut sebagai “Persetujuan Prinsip”) dari perusahaan efek tempat saham perusahaan terbuka dicatatkan.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan No. 15/POJK.04/2022 Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2022”)[1] yang sama seperti judulnya, menguraikan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan terbuka untuk melakukan pemecahan saham dan penggabungan saham dalam kaitannya dengan saham perusahaan terbuka dalam klasifikasi saham yang sama.[2] Dalam hal ini, POJK 15/2022 mengamanatkan bahwa perusahaan terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip pemecahan saham dan penggabungan saham (bersama-sama disebut sebagai “Persetujuan Prinsip”) dari perusahaan efek tempat saham perusahaan terbuka dicatatkan.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info