| Issue Number : 4845

LKPP Kenalkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan

Peraturan President No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 (secara kolektif disebut “Perpres 16/2018”),[1] mengamanatkan kebijakan yang secara khusus membahas pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan dan yang bertujuan untuk memaksimalkan value for money sekaligus mengurangi dampak negatif selama produksi, penggunaan, dan pasca penggunaan barang/jasa tersebut (“Pengadaan Berkelanjutan”)[2] harus ditetapkan.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Peraturan President No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 (secara kolektif disebut “Perpres 16/2018”),[1] mengamanatkan kebijakan yang secara khusus membahas pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan dan yang bertujuan untuk memaksimalkan value for money sekaligus mengurangi dampak negatif selama produksi, penggunaan, dan pasca penggunaan barang/jasa tersebut (“Pengadaan Berkelanjutan”)[2] harus ditetapkan.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info