Rancangan Peraturan Baru: Pemerintah akan Prioritaskan Pemberian WIUPK untuk Perusahaan Swasta

Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”),[1] yang hingga kini menjadi peraturan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, setelah diberlakukannya perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU 4/2009”).[2]