| Issue Number : 4835

Empat Bentuk Baru Komitment SPP IRT untuk Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Pada tahun 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) menerbitkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 (“PerBPOM 22/2018”) tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (“SPP-IRT”). Namun, dalam upaya memastikan kerangka penerbitan SPP-IRT yang berlaku sejalan dengan persyaratan teknologi dan hukum saat ini, BPOM kini memutuskan untuk memperbarui kerangka penerbitan SPP-IRT yang berlaku melalui pemberlakuan PerBPOM No. 4 Tahun 2024 (“PerBPOM 4/2024”), yang berjudul sama dengan PerBPOM 22/2018 dan berlaku sejak 16 Februari 2024.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Pada tahun 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) menerbitkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 (“PerBPOM 22/2018”) tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (“SPP-IRT”). Namun, dalam upaya memastikan kerangka penerbitan SPP-IRT yang berlaku sejalan dengan persyaratan teknologi dan hukum saat ini, BPOM kini memutuskan untuk memperbarui kerangka penerbitan SPP-IRT yang berlaku melalui pemberlakuan PerBPOM No. 4 Tahun 2024 (“PerBPOM 4/2024”), yang berjudul sama dengan PerBPOM 22/2018 dan berlaku sejak 16 Februari 2024.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent