Pendahuluan

Pada tanggal 2 Januari 2024, Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) mulai berlaku. Amandemen ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat karena cakupan dampaknya yang luas. Namun, setelah diundangkan, perhatiannya beralih ke pemberlakuan berbagai ketentuan pelaksananya. Pada tanggal 5 Januari 2024, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kementerian”) menyatakan bahwa terdapat tiga peraturan pelaksana UU ITE yang sedang dalam proses penyusunan. Ketiga peraturan pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:[1]

......