Pendahuluan

Karena platform digital terus menjadi sumber utama informasi dan hiburan bagi sebagian besar masyarakat, diperlukan kerangka peraturan yang mampu menciptakan persaingan yang setara antara perusahaan platform digital (“Perusahaan Digital”) dan perusahaan pers, serta memastikan kerja sama kedua belah pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan,[1] adalah hal yang paling penting.

Dengan latar belakang tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (“Perpres 32/2024”) pada bulan Februari 2024, yang diklaim dirancang dengan mengacu pada Digital Markets Act (“DMA”) dan Digital Services Act (“DSA”) Uni Eropa (“UE”).[2] Perumusan Perpres 32/2024 sendiri didukung oleh Dewan Pers Indonesia yang pada tahun 2023 telah mengajukan usulan Draf Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (“Draf Dewan Pers”),

......