| Issue Number : 4832

BPOM Set to Revise Quality Control Framework for Cosmetics Materials as Part of the Applicable Technical Requirements, Including Laboratory Testing

The National Agency of Drug and Food Control (Badan Pengawas Obat dan Makanan – “BPOM”) is currently preparing a new draft regulation (“Draft Regulation”) on Technical Requirements for Cosmetic Materials (“Requirements”), which, when it ultimately comes into force, will repeal and replace the existing legal framework on Requirements, as set out under Regulation of BPOM  No. 23 of 2019 (which bears same title as the Draft Regulation), as amended by Regulation of BPOM No. 17 of 2022 (collectively referred to as “Regulation 23/2019”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

The National Agency of Drug and Food Control (Badan Pengawas Obat dan Makanan – “BPOM”) is currently preparing a new draft regulation (“Draft Regulation”) on Technical Requirements for Cosmetic Materials (“Requirements”), which, when it ultimately comes into force, will repeal and replace the existing legal framework on Requirements, as set out under Regulation of BPOM  No. 23 of 2019 (which bears same title as the Draft Regulation), as amended by Regulation of BPOM No. 17 of 2022 (collectively referred to as “Regulation 23/2019”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent