Permohonan Izin Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Kini Wajib Disampaikan secara Elektronik

Pada tahun 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Menteri”) menetapkan tata cara yang berlaku untuk mendapatkan izin komersialisasi dan pemanfaatan sumber daya air melalui penerbitan Peraturan No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (“Permenpupr 1/2016”).[1] Namun dalam upaya lebih mengakomodasi perubahan mengenai penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, Menteri kini telah menerbitkan Peraturan No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (“Permenpupr 2/2024”) yang berlaku sejak 7 Februari 2023.[2]