Tata Cara dan Mekanisme Pencegahan Kasus Pertanahan akan Diperkenalkan: Tiga Tahap Pencegahan akan Berlaku

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) sebelumnya memperkenalkan Peraturan No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Peraturan 21/2020“) pada tahun 2020[1]  dan saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan baru tentang Pencegahan Kasus Pertanahan (“Rancangan Peraturan”). Seperti judulnya, Rancangan Peraturan ini akan memperkenalkan langkah-langkah lebih lanjut yang ditujukan untuk mencegah dan mengurangi sengketa, konflik dan/atau kejahatan terkait lahan (secara bersama-sama disebut sebagai “Kasus Pertanahan”)[2] dan diharapkan akan memberi kepastian hukum yang lebih baik sehubungan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah.[3]