Kerangka tentang Penerbitan Izin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak Diperbarui: Permohonan untuk Mendapatkan Izin dan/atau Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Kini Disampaikan secara Elektronik

Pada tahun 2018, Ketua Pengadilan Pajak (“Ketua”) menerbitkan Peraturan No. PER-01/PP/2018 (“PerKPP 1/2018”) tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum (“Kuasa Hukum”) pada Pengadilan Pajak (“Izin”), yang, seperti yang disebutkan oleh judulnya, menetapkan sejumlah persyaratan dan prasyarat yang wajib dipenuhi bagi individu untuk menjadi Kuasa Hukum.[1] Namun, dalam upaya memperbaiki layanan penerbitan Izin dan menjamin kepastian hukum untuk pemohon Izin, Ketua telah memutuskan untuk memperbarui mekanisme yang berlaku untuk mendapatkan Izin dengan menerbitkan Peraturan No. PER-1/PP/2024, yang memiliki judul yang sama dengan PerKPP 1/2018 (“PerKPP 1/2024”) dan yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 2024.[2]