| Issue Number : 4819

Pedoman Standar Pelayanan PTSP Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Terbaru Dikenalkan: Lingkup Pelayanan dan Informasi yang Wajib Ditampilkan Diperjelas

Dalam upaya untuk pada akhirnya meningkatkan transparansi dan kualitas berbagai layanan yang disediakan melalui fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (secara bersama-sama disebut “Pengadilan”) di seluruh Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung (“Direktur Jenderal”) telah memutuskan untuk memperbarui kerangka standar layanan PTSP di Pengadilan (“Standar”) melalui penerbitan Keputusan No. 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (“Keputusan 114/2024”) yang berlaku sejak 29 Januari 2024.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dalam upaya untuk pada akhirnya meningkatkan transparansi dan kualitas berbagai layanan yang disediakan melalui fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (secara bersama-sama disebut “Pengadilan”) di seluruh Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung (“Direktur Jenderal”) telah memutuskan untuk memperbarui kerangka standar layanan PTSP di Pengadilan (“Standar”) melalui penerbitan Keputusan No. 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (“Keputusan 114/2024”) yang berlaku sejak 29 Januari 2024.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info