Kerangka Pemberian Calling Visa Disederhanakan

Pada tahun 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ("Menteri") memperkenalkan Peraturan No. 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa ("Visa") ("Negara"), Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara Calling Visa ("Warga Negara") ("Permenkumham 33/2021") yang seperti judulnya, mengatur berbagai persyaratan, ketentuan, dan prosedur terkait Calling Visa.

Namun, karena kerangka Visa sebelumnya memerlukan berbagai penyesuaian lebih lanjut untuk diperkenalkan, sejalan dengan hukum keimigrasian dan kebutuhan masyarakat, dan juga untuk memperbaiki penentuan Negara yang memenuhi syarat, Menteri kini memutuskan untuk merevisi prosedur dan persyaratan pemberian Visa melalui penerbitan Peraturan No. 2 Tahun 2024, yang memiliki judul yang sama dengan Permenkumham 33/2021 ("Permenkumham 2/2024") dan yang telah berlaku sejak 15 Januari 2024.[1]