| Issue Number : 4801

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional untuk Memperkuat Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU 1/2022”), yang bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.[1]  Setelah penerbitan UU 1/2022, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2024 (“PP 1/2024”) tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (“Kebijakan Nasional”), yang telah berlaku sejak 2 Januari 2024.[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU 1/2022”), yang bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.[1]  Setelah penerbitan UU 1/2022, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2024 (“PP 1/2024”) tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (“Kebijakan Nasional”), yang telah berlaku sejak 2 Januari 2024.[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent