Sejak 2012, setiap kamar di Mahkamah Agung (“MA”) secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar (“Rapat Pleno”) guna membahas berbagai permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang timbul dalam proses peradilan.[1] Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa kamar MA tersebut dirinci sebagai berikut:[2]

Mengingat keadaan di atas, MA kini memutuskan untuk menegakkan sejumlah rumusan hukum yang muncul dari masing-masing Rapat Pleno (“Rumusan”) kamar pengadilan yang diuraikan di atas yang diadakan antara tahun 2012 dan 2023 melalui penerbitan Surat Edaran No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“Surat Edaran 3/2023”) yang berlaku sejak 29 Desember 2023.[3]
......