| Issue Number : 4786

Kerangka Pengurangan PBB Terbaru Diperkenalkan: Lingkup Objek Pajak yang Berhak atas Pengurangan Kian Diperjelas

Pada tahun 2017, Menteri Keuangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan No. 82/PMK.03/2017 (“Permenkeu 82/2017”) tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) (“Pengurangan”) yang sesuai dengan judulnya, membahas berbagai aspek dan prasyarat Pengurangan.[1] Namun, dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai pelayanan Pengurangan dan objek Pengurangan kena pajak (“Objek”), Menteri memutuskan untuk menyesuaikan berbagai aspek Pengurangan melalui penerbitan Peraturan No. 129 tahun 2023, yang memiliki judul yang sama dengan Permenkeu 82/2017 (“Permenkeu 129/2023”) dan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pada tahun 2017, Menteri Keuangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan No. 82/PMK.03/2017 (“Permenkeu 82/2017”) tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) (“Pengurangan”) yang sesuai dengan judulnya, membahas berbagai aspek dan prasyarat Pengurangan.[1] Namun, dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai pelayanan Pengurangan dan objek Pengurangan kena pajak (“Objek”), Menteri memutuskan untuk menyesuaikan berbagai aspek Pengurangan melalui penerbitan Peraturan No. 129 tahun 2023, yang memiliki judul yang sama dengan Permenkeu 82/2017 (“Permenkeu 129/2023”) dan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info