| Issue Number : 4767

Dua Bentuk Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) akan Berlaku bagi Direksi BUMN pada Tahun Buku 2024

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Menteri”) No. PER-2/MBU/02/2023 (“Peraturan 2/2023”) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”),[1] Menteri selanjutnya memutuskan untuk menetapkan petunjuk baru penyusunan Key Performance Indicator (“KPI”) yang berlaku bagi BUMN melalui penerbitan Keputusan No. SK-306/MBU/11/2023 (“Keputusan 306/2023”) yang berlaku sejak 8 November 2023.[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Menteri”) No. PER-2/MBU/02/2023 (“Peraturan 2/2023”) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”),[1] Menteri selanjutnya memutuskan untuk menetapkan petunjuk baru penyusunan Key Performance Indicator (“KPI”) yang berlaku bagi BUMN melalui penerbitan Keputusan No. SK-306/MBU/11/2023 (“Keputusan 306/2023”) yang berlaku sejak 8 November 2023.[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent