Kerangka Pelaksanaan Usaha Layanan P2P Lending Diperkenalkan: Maksimum Tingkat Manfaat Ekonomi dan Mekanisme Penagihan Diklarifikasi

Pada tanggal 29 Juni 2022, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memperkenalkan Peraturan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 10/2022”), yang menetapkan kerangka peraturan terkini yang mengakomodasi berbagai perkembangan terkait penyelenggaraan layanan peer-to-peer (“P2P”) lending di Indonesia.[1] Mengikuti pemberlakuan kerangka ini, OJK kini memperjelas lebih lanjut berbagai aspek yang secara khusus berkaitan dengan layanan P2P tersebut melalui penerbitan Surat Edaran No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“SEOJK 19/2023”) yang berlaku sejak tanggal 8 November 2023.[2]