Untuk memberikan akses terhadap proses peradilan yang sederhana, cepat dan terjangkau bagi masyarakat umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA”) sebelumnya telah menerbitkan Peraturan No. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi, dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik (“Peraturan 6/2022”). MA kini telah menindaklanjuti hal tersebut dengan seperangkat petunjuk teknis yang secara khusus membahas kerangka Peraturan 6/2022 melalui penerbitan Keputusan No. 207/KMA/SK.HK2/X/2023 (“Keputusan 207/2023”) yang berlaku sejak 12 Oktober 2023 .[1]
......