| Issue Number : Edisi 10, Vol.11

Monthly Law Review Oktober 2023

General Corporate

  1. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Tanggal Berlaku: 26 September 2023

Ringkasan:

  • Indonesia telah memperkenalkan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (“Stranas BHAM”) sebagai langkah signifikan menuju pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia di tingkat nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan praktik bisnis.
  • Stranas BHAM dibangun berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), yang menekankan tanggung jawab negara dalam hal pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam yurisdiksi mereka dan peningkatan tanggung jawab bisnis yang bertujuan untuk menghormati dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. pelanggaran seperti itu. Lebih jauh lagi, Stranas BHAM telah dikembangkan melalui penelitian dasar sektoral, sinergi dengan strategi negara lain yang ada, konsultasi dengan pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip PBB.
  • Bidang-bidang utama yang menjadi fokus adalah peningkatan pemahaman mengenai isu-isu bisnis dan hak asasi manusia, harmonisasi peraturan, penyediaan pedoman bisnis, peningkatan akses terhadap informasi dan penguatan mekanisme pemulihan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui program tiga tahun yang disebut Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia (“Aksi BHAM”) dan akan dipantau oleh Gugus Tugas Bisnis dan Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan provinsi. Inisiatif ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023 dan bertujuan untuk mempromosikan hak asasi manusia di seluruh sektor bisnis dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
  • Untuk informasi selengkapnya, lihat ILB No. 4731.
......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

General Corporate

  1. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Tanggal Berlaku: 26 September 2023

Ringkasan:

  • Indonesia telah memperkenalkan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (“Stranas BHAM”) sebagai langkah signifikan menuju pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia di tingkat nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan praktik bisnis.
  • Stranas BHAM dibangun berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), yang menekankan tanggung jawab negara dalam hal pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam yurisdiksi mereka dan peningkatan tanggung jawab bisnis yang bertujuan untuk menghormati dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. pelanggaran seperti itu. Lebih jauh lagi, Stranas BHAM telah dikembangkan melalui penelitian dasar sektoral, sinergi dengan strategi negara lain yang ada, konsultasi dengan pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip PBB.
  • Bidang-bidang utama yang menjadi fokus adalah peningkatan pemahaman mengenai isu-isu bisnis dan hak asasi manusia, harmonisasi peraturan, penyediaan pedoman bisnis, peningkatan akses terhadap informasi dan penguatan mekanisme pemulihan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui program tiga tahun yang disebut Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia (“Aksi BHAM”) dan akan dipantau oleh Gugus Tugas Bisnis dan Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan provinsi. Inisiatif ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023 dan bertujuan untuk mempromosikan hak asasi manusia di seluruh sektor bisnis dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
  • Untuk informasi selengkapnya, lihat ILB No. 4731.
......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent