Objek dan Subyek TORA Direvisi

Saat ini pemerintah Indonesia sedang menargetkan reforma agraria (“RA”) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019 - 2024. Reforma tersebut mencakup lahan dengan total luas sekitar sembilan juta hektar dan legalisasi serta redistribusi aset tanah masing-masing hingga 4,9 hektar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah kini telah memperbarui kerangka hukum RA melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 (“Perpres 62/2023”)[1], yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2023. Perpres 62/2023 sekaligus mencabut dan mengganti kerangka hukum RA sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden berikut ini (secara bersama-sama disebut “Peraturan Sebelumnya”):