Mekanisme Pemeriksaan Bersama Kontrak Dengan Skema Pengembalian Biaya Diperbarui: Kontraktor Kini Diharuskan Melaporkan Kewajiban PPh Migas

Dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama (“Pemeriksaan”) dan kontrak kerja sama dalam bentuk kontrak bagi hasil dengan skema pengembalian biaya pada sektor usaha hulu minyak dan gas bumi (“Kontrak”) di wilayah Aceh, Menteri Keuangan (“Menteri”) memutuskan untuk menyesuaikan berbagai ketentuan mengenai Pemeriksaan dan Kontrak tersebut, sebagaimana semula diatur dalam Peraturan Menteri No. 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Berbentuk Kontrak Bagi Hasil Dengan Skema Pengembalian Biaya (“Permenkeu 34/2018”)[1] melalui penerbitan Peraturan Menteri No. 94 tahun 2023 sebagai Perubahan dari Permenkeu 34/2018 (“Amandemen”), yang berlaku sejak 18 September 2023.[2]

......