Lembaga Jasa Keuangan Wajib Memanfaatkan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah

Dalam upaya meningkatkan praktik customer dan/atau enhanced due diligence (secara bersama-sama disebut “Due Diligence”) sehubungan dengan pembukaan rekening efek atau investasi, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memperkenalkan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (“LAPMN”) dan juga menetapkan berbagai penyelenggara yang akan diberi wewenang untuk menyediakan sistem LAPMN (“Penyelenggara”), serta daftar lembaga jasa keuangan yang dapat memanfaatkan sistem LAPMN (“Pengguna”).[1]