| Issue Number : 4710

Financial Services Institutions Required to Utilize Know-Your-Services Administration Services

In an effort to improve customer and/or enhanced due diligence (collectively referred to as “Due Diligence”) practice in relation to the opening of securities or investment accounts, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) has now introduced Know-Your-Services Administration Services (Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah – “LAPMN”) and has also set out the various organizers that will be authorized to provide LAPMN systems (“Organizers”), as well as a list of relevant financial services institutions that will be able to utilize LAPMN systems (“Users”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

In an effort to improve customer and/or enhanced due diligence (collectively referred to as “Due Diligence”) practice in relation to the opening of securities or investment accounts, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) has now introduced Know-Your-Services Administration Services (Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah – “LAPMN”) and has also set out the various organizers that will be authorized to provide LAPMN systems (“Organizers”), as well as a list of relevant financial services institutions that will be able to utilize LAPMN systems (“Users”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent