Katalog Produk
Berlangganan Pro
Daftar
Masuk
Icon DokumenHukumonline StreamNew
Ulasan berbagai isu hukum secara informatif dengan format video streaming
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationDatapribadi.id
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence UpdatesNew
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionUniversity Solution
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
Icon RCSRegulatory Compliance System
Platform pemantauan kepatuhan hukum terintegrasi dan berbasis teknologi Artificial Intelligence
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon izin usahaIzin Usaha
Solusi lengkap pendirian dan perizinan badan usaha yang praktis dan terjangkau
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
Icon DokumenHukumonline 360New
Semua akses layanan Hukumonline secara lengkap untuk mendukung semua kebutuhan hukum
Icon RankingAwards
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Katalog Produk
Berlangganan Pro
Pro
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
Analisis HukumNewLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
HomeLegal BriefLaw DigestLaw ReviewDaily UpdatesRegulation Translations
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami

Updated Minimum TKDN Values for Solar Modules to Come into Force on 1 January 2025

Manufacturing & Industry
  • The Minister of Industry recently issued the Second Amendment to Regulation of the Minister No. 54/M-IND/PER/3/2012 of 2012 ("Regulation 54/2012") on Guidelines for the Utilization of Domestic Products for the Development of Electrical Infrastructure through the issuance of Regulation No. 23 of 2023 ("Second Amendment"), which has been in force since 1 September 2023.
  • The Second Amendment has now adjusted the minimum Domestic Component Level (Tingkat Komponen Dalam Negeri – "TKDN") values for solar modules that are located at Solar Power Plants (Pembangkit Listrik Tenaga Surya – "PLTS") to at least 60% commencing 1 January 2025. 
  • Furthermore, the Second Amendment also states that the minimum TKDN values for goods and combined goods and services, as stipulated under Regulation 54/2012, now exempt the establishment of PLTS within the Nusantara State Capital City of Indonesia (Ibu Kota Negara) under certain conditions.
......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent
  • The Minister of Industry recently issued the Second Amendment to Regulation of the Minister No. 54/M-IND/PER/3/2012 of 2012 ("Regulation 54/2012") on Guidelines for the Utilization of Domestic Products for the Development of Electrical Infrastructure through the issuance of Regulation No. 23 of 2023 ("Second Amendment"), which has been in force since 1 September 2023.
  • The Second Amendment has now adjusted the minimum Domestic Component Level (Tingkat Komponen Dalam Negeri – "TKDN") values for solar modules that are located at Solar Power Plants (Pembangkit Listrik Tenaga Surya – "PLTS") to at least 60% commencing 1 January 2025. 
  • Furthermore, the Second Amendment also states that the minimum TKDN values for goods and combined goods and services, as stipulated under Regulation 54/2012, now exempt the establishment of PLTS within the Nusantara State Capital City of Indonesia (Ibu Kota Negara) under certain conditions.
......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com