| Issue Number : 4681

Kerangka Hukum UUS Bank Umum Konvensional Terbaru: Perizinan, Modal Minimum, dan Persyaratan Pemisahan Diperbarui

Dalam upaya mendukung pengembangan serta penyesuaian prosedur dan proses bisnis bagi unit usaha syariah (“UUS”) yang beroperasi di sektor perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (“POJK 12/2023”), yang berlaku sejak 12 Juli 2023.[1] Pada intinya, pemberlakuan POJK 12/2023 bertujuan untuk mengkonsolidasi dan mengintegrasi berbagai peraturan yang menetapkan UUS di bank umum konvensional (“BUK”) serta mendorong pemisahan (spin off) UUS menjadi bank umum syariah (“BUS”) setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”).[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dalam upaya mendukung pengembangan serta penyesuaian prosedur dan proses bisnis bagi unit usaha syariah (“UUS”) yang beroperasi di sektor perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (“POJK 12/2023”), yang berlaku sejak 12 Juli 2023.[1] Pada intinya, pemberlakuan POJK 12/2023 bertujuan untuk mengkonsolidasi dan mengintegrasi berbagai peraturan yang menetapkan UUS di bank umum konvensional (“BUK”) serta mendorong pemisahan (spin off) UUS menjadi bank umum syariah (“BUS”) setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”).[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info