Bank Wajib Bayar Premi Untuk Program Restrukturisasi Mulai Januari 2025

Dalam rangka menghadapi potensi krisis sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 dan perubahannya (“UU 9/2016”), Presiden RI dapat memutuskan untuk menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (“PRP”), yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”).[1]  Sebelum Presiden memutuskan untuk memprakarsai PRP, LPS harus melakukan persiapan PRP melalui penghimpunan dana yang bersumber dari kontribusi industri perbankan dalam bentuk premi.[2] Rincian PRP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2023 (“PP 34/2023”) yang baru diterbitkan, yang mulai berlaku pada 16 Juni 2023.