| Issue Number : 4644

Presiden Mengatur Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Untuk 2023-2030

Untuk melaksanakan ketentuan yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (“PP 23/2021”),[1]Presiden telah menerbitkan Peraturan No 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (“Perpres 28/2023”), yang berlaku sejak 30 Mei 2023.[2] Secara garis besar, Perpres 28/2023 terdiri dari 29 pasal yang mencakup delapan bab, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Untuk melaksanakan ketentuan yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (“PP 23/2021”),[1]Presiden telah menerbitkan Peraturan No 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (“Perpres 28/2023”), yang berlaku sejak 30 Mei 2023.[2] Secara garis besar, Perpres 28/2023 terdiri dari 29 pasal yang mencakup delapan bab, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent