Ketentuan Pengelolaan Sedimen Laut Diperbarui: Pemilik Izin Wajib Sampaikan Laporan Triwulan Kepada Pemerintah

Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (“Keputusan 33/2002”), yang mengatur persyaratan yang berlaku bagi pelaku usaha dalam pengelolaan pasir laut. Namun, dalam upaya untuk mengatur lebih lanjut pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan untuk mewujudkan lingkungan laut yang lebih sehat, pemerintah kini telah menerbitkan Peraturan No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (“Peraturan 26/2023”).[1] Peraturan yang baru dikenalkan ini berlaku sejak 15 Mei 2023 dan sekaligus mencabut dan mengganti Keputusan 33/2002 pada saat diberlakukan.[2]