Pemerintah Perbarui Kerangka Hukum Terbaru untuk Perencanaan dan Penetapan Wilayah Pertambangan

Sebagaimana diamanatkan pada penerbitan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”),[1] pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan berbagai prasyarat yang berlaku pada Wilayah Pertambangan (“WP”) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (“PP 25/2023”), yang telah berlaku sejak 5 Mei 2023.[2] Penerbitan PP 25/2023 telah mengakibatkan pencabutan dan penggantian kerangka kerja tentang WP, yang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010, yang memiliki judul yang sama dengan PP 25/2023 (“PP 22/2010”).[3]