| Issue Number : 4616

Kriteria Wajib Notifikasi Untuk Aksi Korporasi Diperluas

Sebagai  bagian perkenalan sistem notifikasi berbasis teknologi untuk aksi korporasi tertentu yang memenuhi kriteria batasan nilai aset dan/atau penjualan (“Sistem”) yang telah ditetapkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) menerbitkan Pertauran No. 3 tahun 2023 (“PerKPPU 3/2023”) tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (secara bersama-sama disebut sebagai “Aksi Korporasi”), yang telah berlaku sejak 31 Maret 2023.[1] Sebelumnya, hal-gal terkait wajib notifikasi Aksi Korporasi (“Notifikasi”) secara khusus diautur dalam Peraturan KPPU No. 3 tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PerKPPU 3/2019”), yang saat ini telah dinyatakan dicabut dan digantikan.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Sebagai  bagian perkenalan sistem notifikasi berbasis teknologi untuk aksi korporasi tertentu yang memenuhi kriteria batasan nilai aset dan/atau penjualan (“Sistem”) yang telah ditetapkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) menerbitkan Pertauran No. 3 tahun 2023 (“PerKPPU 3/2023”) tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (secara bersama-sama disebut sebagai “Aksi Korporasi”), yang telah berlaku sejak 31 Maret 2023.[1] Sebelumnya, hal-gal terkait wajib notifikasi Aksi Korporasi (“Notifikasi”) secara khusus diautur dalam Peraturan KPPU No. 3 tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PerKPPU 3/2019”), yang saat ini telah dinyatakan dicabut dan digantikan.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info