Pendahuluan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Menteri”) telah menerbitkan tiga peraturan baru sebagai upaya untuk menyederhanakan 45 peraturan Menteri sebelumnya. Regulasi baru ini diharapkan mampu membuat Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) menghadapi tantangan global dan memastikan tidak terbebani oleh kerangka regulasi yang stagnan yang membelenggu dan mengganggu kinerja perusahaan.[1] Tiga peraturan baru tersebut, yang secara bersama-sama disebut sebagai Omnibus BUMN, dirinci sebagai berikut:[2]