Menteri BUMN Perkenalkan Omnibus Law Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Menteri”) telah menerbitkan tiga peraturan baru sebagai upaya penyederhanaan 45 peraturan menteri sebelumnya. Peraturan baru ini diharapkan dapat memungkinkan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) untuk menghadapi tantangan global dan memastikan bahwa mereka tidak terbebani oleh kerangka peraturan stagnan yang membelenggu dan mengganggu kinerja perusahaan.[1] Ketiga peraturan baru yang secara bersama-sama dikenal sebagai Omnibus Law BUMN tersebut dirinci sebagai berikut:[2]