| Issue Number : 4599

Pengaturan Lebih Luas Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal Diterbitkan: Berbagai Kewajiban Diperkenalkan

Menanggapi perkembangan internasional di bidang telekomunikasi pelayaran yang pesat, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan (“Menhub”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia (“Permenhub 4/2023”), yang memperkenalkan sejumlah penyesuaian terhadap pengaturan telekomunikasi pelayaran, proses perizinan, dan tata kelola lalu lintas pelayaran di Indonesia.[1] Permehub 4/2023 telah berlaku sejak 15 Februari 2023, sekaligus mencabut dan mengganti kerangka hukum sebelumnya yang mengatur telekomunikasi pelayaran, yaitu Peraturan Menhub No. PM 26 tahun 2011 (“Permenhub 26/2011”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Menanggapi perkembangan internasional di bidang telekomunikasi pelayaran yang pesat, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan (“Menhub”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia (“Permenhub 4/2023”), yang memperkenalkan sejumlah penyesuaian terhadap pengaturan telekomunikasi pelayaran, proses perizinan, dan tata kelola lalu lintas pelayaran di Indonesia.[1] Permehub 4/2023 telah berlaku sejak 15 Februari 2023, sekaligus mencabut dan mengganti kerangka hukum sebelumnya yang mengatur telekomunikasi pelayaran, yaitu Peraturan Menhub No. PM 26 tahun 2011 (“Permenhub 26/2011”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent