Pemerintah Memperbolehkan Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu

Perubahan ekonomi global telah mengakibatkan menurunnya permintaan pasar atas industri padat karya berorientasi ekspor (“IPKBE”) tertentu, yang berpengaruh pada kelangsungan dan keberlanjutan kerja dan kegiatan usaha. Untuk menjaga kelangsungan dan  keberlanjutan IPKBE tertentu, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan No. 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global (“Permen 5/2023”), yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Maret 2023.[1]

Dengan latar belakang yang disebutkan di atas, edisi Indonesian Legal Brief kali ini akan menyajikan ringkasan mengenai penyesuaian tersebut, yang akan kami bagi ke dalam topik-topik berikut:

1. Kriteria IPKBE;
2. Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan; dan
3. Tata Cara Kesepakatan.

Kriteria IPKBE

IPKBE tertentu akan diberikan kesempatan untuk menyesuaikan waktu kerja dan pengupahannya sebagai upaya untuk mencegah pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya. Kesempatan tersebut diberikan juga untuk melindungi hak pekerja serta menjamin keberlangsungan kegiatan berusaha.[2] IPKBE tertentu tersebut, beserta kriteria yang berlaku, kami paparkan dalam tabel di bawah ini:

Jenis IPKBE Tertentu...... Sudah memiliki akun? Masuk Hukumonline Pro Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum! Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif PRO PLUS Rp 7.500.000 per bulan Semua Fitur Paket Professional Layanan Penerjemahan Peraturan Precedent Hukumonline Virtual Discussion BERLANGGANAN PROFESSIONAL Rp 4.500.000 per bulan Semua Fitur Paket Standard Terjemahan Peraturan Peraturan Konsolidasi Premium Stories Monthly Law Review (MLR) Indonesian Law Digest (ILD) BERLANGGANAN STANDARD Rp 2.500.000 per bulan Indonesian Legal Brief (ILB) Daily Updates Bantuan Layanan Pencarian Peraturan Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent BERLANGGANAN Perubahan ekonomi global telah mengakibatkan menurunnya permintaan pasar atas industri padat karya berorientasi ekspor (“IPKBE”) tertentu, yang berpengaruh pada kelangsungan dan keberlanjutan kerja dan kegiatan usaha. Untuk menjaga kelangsungan dan  keberlanjutan IPKBE tertentu, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan No. 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global (“Permen 5/2023”), yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Maret 2023.[1] Dengan latar belakang yang disebutkan di atas, edisi Indonesian Legal Brief kali ini akan menyajikan ringkasan mengenai penyesuaian tersebut, yang akan kami bagi ke dalam topik-topik berikut: Kriteria IPKBE; Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan; dan Tata Cara Kesepakatan. Kriteria IPKBE IPKBE tertentu akan diberikan kesempatan untuk menyesuaikan waktu kerja dan pengupahannya sebagai upaya untuk mencegah pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya. Kesempatan tersebut diberikan juga untuk melindungi hak pekerja serta menjamin keberlangsungan kegiatan berusaha.[2] IPKBE tertentu tersebut, beserta kriteria yang berlaku, kami paparkan dalam tabel di bawah ini: Jenis IPKBE Tertentu...... Sudah memiliki akun? Masuk Hukumonline Pro Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum! Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif PRO PLUS Rp 7.500.000 per bulan Semua Fitur Paket Professional Layanan Penerjemahan Peraturan Precedent Hukumonline Virtual Discussion BERLANGGANAN PROFESSIONAL Rp 4.500.000 per bulan Semua Fitur Paket Standard Terjemahan Peraturan Peraturan Konsolidasi Premium Stories Monthly Law Review (MLR) Indonesian Law Digest (ILD) BERLANGGANAN STANDARD Rp 2.500.000 per bulan Indonesian Legal Brief (ILB) Daily Updates Bantuan Layanan Pencarian Peraturan Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent BERLANGGANAN Latest Analysis legal briefNilai Jaminan Awal yang Perlu Disetor untuk Pembiayaan Transaksi Margin dan/atau Short Selling Kini Dikurangi Menjadi Rp. 50 Juta legal briefMinimum Initial Deposits of Collateral for Financing of Margin and/or Short-Selling Transactions Now Reduced to Rp. 50 Million daily updateBatam, Bintan and Karimun Included on List of Areas Classified as Developed Industrial Zones 2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com