Pemerintah Perjelas Fasilitas dan Insentif bagi Pelaku Usaha yang Beroperasi di IKN

Untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (“IKN”), Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 (“PP 12/2023”), yang mengatur tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan berbagai fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di IKN dan wilayah tertentu di Kalimantan yang merupakan bagian superhub ekonomi IKN (“Daerah Mitra”). PP 12/2023 juga mencakup beberapa ketentuan yang mengatur aspek pengawasan dan evaluasi.[1] Namun, untuk memberikan analisis yang ringkas dari peraturan ini, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) ini memberikan ringkasan berbagai kemudahan dan insentif yang kini dapat dinikmati oleh para pelaku usaha yang beroperasi di IKN dan Daerah Mitra. Ringkasan tersebut mencakup aspek-aspek pembahasan berikut: