Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek Akhirnya Dirafitikasi: Klasifikasi Harus Dibentuk dalam Bahasa Inggris dan Perancis

Dalam upaya untuk lebih melindungi merek Indonesia, terutama milik usaha mikro, kecil, dan menengah, permohonan pendaftaran merek yang dibuat di dalam negeri saat ini harus dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan uraian barang dan jasa yang diakui secara internasional yang berlaku untuk permohonan tersebut.[1] Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengesahkan Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional Atas Barang dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek (“Persetujuan”) melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2023 (“Perpres 10/2023”).[2]