| Issue Number : 4523

OJK Atur Prosedur Permohonan Pernyataan Kepailitan dan PKPU Perusahaan Efek

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam hal badan tersebut menjalankan kuasanya terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) perusahaan efek, OJK telah menerbitkan Peraturan No. 21 Tahun 2022 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan PKPU Perusahaan Efek (“POJK 21/2022 ”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam hal badan tersebut menjalankan kuasanya terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) perusahaan efek, OJK telah menerbitkan Peraturan No. 21 Tahun 2022 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan PKPU Perusahaan Efek (“POJK 21/2022 ”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info