| Issue Number : 4466

OJK to Redefine Criteria for and Restrictions on Unit Link Sub-Fund Placements

The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) is currently preparing a Draft Regulation (“Draft Regulation”) on the Second Amendment to Regulation of the OJK  No. 71/POJK.05/2016 on the Financial Soundness of Insurance and Reinsurance Companies,[1] as previously amended through the issuance of Regulation of the OJK No. No. 27/POJK.05/2018 (collectively referred to as “Regulation 71/2016”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) is currently preparing a Draft Regulation (“Draft Regulation”) on the Second Amendment to Regulation of the OJK  No. 71/POJK.05/2016 on the Financial Soundness of Insurance and Reinsurance Companies,[1] as previously amended through the issuance of Regulation of the OJK No. No. 27/POJK.05/2018 (collectively referred to as “Regulation 71/2016”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent