Pemerintah Terbitkan Versi Terbaru RUU tentang Hukum Perdata Internasional

Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menetapkan suatu kerangka hukum yang dapat menjadi dasar untuk praktik keperdataan yang mengandung unsur asing di Indonesia. Saat ini, seiring dengan meningkatnya perdagangan global dan aktivitas lintas batas negara, kebutuhan akan kerangka hukum untuk mengatur Hukum Perdata Internasional (“HPI”) dianggap sebagai isu yang krusial.[1] Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memperkenalkan RUU tentang HPI (“RUU HPI”), yang ditargetkan untuk disetujui dan diundangkan tahun ini.[2]