Ketentuan Terbaru Mengenai Teknis Implementasi Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan timbal balik dalam kaitannya dengan masalah pidana (Mutual Legal Assistance – “MLA”), khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat negara (“Otoritas Pusat”), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik Terkait Masalah Pidana Dalam Lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Peraturan 12/2022”).[1]