BI Perbaharui Ketentuan Penyelenggaraaan Sistem Pembayaran

Dalam upaya untuk mendukung reformasi digital sistem pembayaran di Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia (“BI”) baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan No. 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (“PADG 24/2022”),[1] yang menetapkan seperangkat pedoman komprehensif mengenai pelaksanaan sistem pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”) dan Penyedia Infrastruktur Sistem Pembayaran (“PIP”).