| Issue Number : 4400

Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR dan Infrastruktur IKN Dikeluarkan

Dalam rangka menjamin keselamatan konstruksi yang memadai dan tertib untuk paket pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Kementerian PUPR”) dan mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (“IKN”), Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Menteri PUPR”) menerbitkan Surat Edaran No. 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR (“Surat Edaran 10/2022”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

Dalam rangka menjamin keselamatan konstruksi yang memadai dan tertib untuk paket pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Kementerian PUPR”) dan mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (“IKN”), Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Menteri PUPR”) menerbitkan Surat Edaran No. 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR (“Surat Edaran 10/2022”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)