Pemerintah Mengamandemen Ketentuan Tata Cara Pewarganegaraan, Kehilangan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum yang lebih besar terkait dengan kewarganegaraan Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan No. 21 tahun 2022 (“Perubahan”), yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007  tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia (“Peraturan 2/2007”).

 Pada dasarnya, perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Perubahan tersebut menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pewarganegaraan, serta tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”). Analisis yang dimuat dalam edisi Indonesian Legal Brief ini membahas bidang-bidang khusus berikut: