| Issue Number : 4395

LKPP Tetapkan Pedoman Penyediaan Jasa Konstruksi untuk Pengembangan dan Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara

Untuk menangani pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baru, maka dibutuhkan pedoman komprehensif yang mengatur megaproyek ini. Untuk menyediakan pedoman tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) menerbitkan Peraturan No. 5 tahun 2022 (“Peraturan 5/2022”) untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan ibu kota Nusantara.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Untuk menangani pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baru, maka dibutuhkan pedoman komprehensif yang mengatur megaproyek ini. Untuk menyediakan pedoman tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) menerbitkan Peraturan No. 5 tahun 2022 (“Peraturan 5/2022”) untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan ibu kota Nusantara.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent