Untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi berbasis elektronik yang lebih efisien di bidang pertanahan dan tata ruang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menetapkan Sistem Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara Elektronik (“Sistem Layanan”). Sekarang, Menteri juga telah menerbitkan Petunjuk Teknis No. 3/JUKNIS-HK.02/IV/2022 of 2022 (“Petunjuk 3/2022”) yang akan menjadi payung hukum serta mengatur dan menetapkan instruksi terperinci terkait dengan penerapan Sistem Layanan.[1]
......