Pemerintah Menyesuaikan Peraturan tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik untuk Memberikan Lebih Banyak Transparansi dan Keadilan

Pada tanggal 20 Januari 2022, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) mengumumkan rencananya untuk merevisi Peraturan Menteri No. 20 of 2021 (“Peraturan 20/2021”), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 56 of 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“Peraturan 56/2021”).[1] Menteri kini akhirnya menerbitkan Peraturan No. 9 of 2022 (“Peraturan 9/2022”) sebagai peraturan pelaksanaan baru untuk Peraturan 56/2021 yang mencabut dan menggantikan kerangka sebelumnya yakni Peraturan 20/2021.[2]