OJK Perbarui Ketentuan Perlindungan Konsumen: PUJK Dilarang Memasarkan Produk Mereka Melalui Sarana Komunikasi Pribadi Sebelum Mendapatkan Persetujuan

Sebagai upaya untuk memperkuat pengaturan perlindungan konsumen dan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”), serta menanggapi berbagai perubahan dinamis dalam sektor jasa keuangan,[1] Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru-baru ini merevisi kerangka hukum Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“Perlindungan Konsumen”) dengan menerbitkan Peraturan No. 6/POJK.07/2022 (“Peraturan 6/ 2022”). Sebelumnya, Perlindungan Konsumen diatur dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 (“Peraturan 1/2013”), yang telah dicabut dan diganti.[2]