Pedoman Yang Diterbitkan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan tentang Evaluasi perizinan dan Pencatatan Perubahan Susunan Yang Berkaitan Dengan Pemegang Saham, Direksi dan/atau Komisaris

Dalam upaya untuk memperbarui dan mengevaluasi semua Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) yang dikeluarkan oleh gubernur, bupati, dan walikota sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”),[1] Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) baru-baru ini mengeluarkan Keputusan No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 (“Keputusan 78/2022”), yang mengatur secara rinci pedoman pelaksanaan evaluasi perizinan dan pencatatan setiap perubahan susunan yang dilakukan terkait dengan pemegang saham, direksi dan/atau komisaris, sebagaimana diatur dalam IUP yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebelum diundangkannya UU 3/2020.